Integritas wilayah merupakan harga mati bagi sebuah negara berdaulat. Di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengimplementasikan kebijakan zero tolerance sebagai doktrin utama dalam menghadapi setiap insiden pelanggaran batas wilayah, baik di darat, laut, maupun udara. Pendekatan tegas ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk mengirimkan pesan diplomatik dan militer yang kuat mengenai keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Pelanggaran, sekecil apa pun, akan direspons sesuai dengan prosedur hukum dan standar operasional yang berlaku, demi menjamin keamanan nasional yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan zero tolerance ini merupakan cerminan dari komitmen yang tak tergoyahkan.
Di sektor maritim, insiden pelanggaran batas wilayah oleh kapal ikan asing (KIA) menjadi tantangan rutin. Namun, TNI Angkatan Laut (TNI AL) selalu bertindak sesuai dengan prosedur ketat. Contoh nyata terjadi pada 20 Desember 2025, pukul 11.00 WITA, di perairan ZEE Indonesia dekat Pulau Bintan. Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365 berhasil mengintersep kapal asing berbendera negara A yang diduga melakukan illegal fishing. Setelah melalui proses pengejaran dan peringatan berjenjang, kapal tersebut akhirnya dihentikan. Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Arief Prasetyo, pada konferensi pers 22 Desember 2025 di Lantamal IV Tanjungpinang, menegaskan bahwa penindakan ini adalah bukti nyata dari kebijakan zero tolerance. Awak kapal beserta barang bukti, termasuk 1 ton ikan, kemudian diproses hukum.
Sementara itu, di perbatasan darat, khususnya di Kalimantan, pelanggaran batas wilayah sering berupa pergeseran patok atau aktivitas ilegal seperti illegal logging. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI AD selalu siaga untuk mengembalikan kondisi batas sesuai dengan perjanjian yang ada. Pada 5 Januari 2026, di sektor perbatasan Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat, tiga anggota Satgas Pamtas dari Pos Lintas Batas Nanga Badau berhasil mengamankan dua warga negara asing yang mencoba memindahkan patok batas. Mereka diserahkan ke Polsek Badau untuk proses lebih lanjut atas pelanggaran kedaulatan negara. Tindakan cepat dan tepat ini mencegah eskalasi dan memastikan integritas batas wilayah tetap terjaga.
Di udara, kebijakan zero tolerance diwujudkan melalui prosedur intersepsi oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Setiap kali radar mendeteksi adanya pesawat asing yang melintasi wilayah udara tanpa izin (pelanggaran kedaulatan negara), pesawat tempur Quick Reaction Alert (QRA) segera diluncurkan. Prosedur ini diatur secara ketat, mulai dari peringatan radio hingga pemaksaan pendaratan jika peringatan diabaikan. Sebagai contoh, di sekitar wilayah udara Pulau Natuna pada 17 Desember 2025, sebuah pesawat tanpa identitas yang melintas terpaksa diintersepsi oleh dua unit F-16 TNI AU dari Skadron Udara 16. Kejadian tersebut diakhiri dengan pesawat asing tersebut berbalik arah keluar dari FIR Indonesia setelah diberikan peringatan visual. Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa TNI tidak akan mentolerir upaya apa pun yang merusak kedaulatan negara dan selalu siap bertindak tegas sesuai hukum internasional.