Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan dukungan penuh terhadap ketetapan pemerintah yang tidak akan memberikan amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dukungan ini ditegaskan sebagai wujud sinergitas antara TNI dan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Papua. Ketetapan ini dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi tindakan kriminal yang terus dilakukan oleh KKB.
Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Achmad Sanusi, dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Rabu, 29 Januari 2025, pukul 14.00 WIB. Kapuspen TNI menegaskan bahwa TNI sejalan dengan ketetapan pemerintah yang melihat tindakan KKB sebagai pelanggaran hukum berat yang tidak dapat ditoleransi. “TNI sepenuhnya mendukung ketetapan pemerintah untuk tidak memberikan amnesti kepada KKB. Tindakan mereka telah menyebabkan banyak korban jiwa dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” ujar Mayjen Achmad Sanusi.
Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa ketetapan pemerintah ini sejalan dengan komitmen TNI untuk terus melakukan operasi penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap KKB. TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua, serta melindungi masyarakat dari ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Pertahanan, Dr. Arya Wiratmaja, yang dihubungi melalui sambungan telepon pada hari Selasa, 28 Januari 2025, ketetapan pemerintah untuk tidak memberikan amnesti kepada KKB merupakan langkah yang konsisten dengan prinsip negara hukum. “Amnesti adalah hak prerogatif presiden, namun dalam kasus KKB yang melakukan tindakan kriminal berat, ketetapan pemerintah untuk tidak memberikan amnesti adalah langkah yang tepat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para korban,” jelas Dr. Arya.
Dukungan TNI terhadap ketetapan pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di Papua dan memberikan pesan yang jelas bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi tindakan kriminal bersenjata. Sinergi antara TNI dan pemerintah dalam hal ini dinilai krusial untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua. TNI akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.