Upaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengembangkan drone cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadapi kendala serius terkait ketersediaan perangkat keras atau hardware. Keterbatasan akses terhadap komponen-komponen elektronik berkinerja tinggi yang esensial untuk mengintegrasikan AI dalam drone cerdas menjadi batu sandungan utama. Situasi ini berpotensi memperlambat modernisasi alutsista TNI dan mengurangi kemampuan operasional drone dalam berbagai skenario pertahanan.
Menurut pernyataan resmi dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., dalam acara diskusi alutsista pada hari Rabu, 17 Mei 2025, di Markas Besar TNI Angkatan Udara, Jakarta Timur, ketersediaan perangkat keras yang mumpuni menjadi isu krusial dalam pengembangan drone cerdas. “Untuk mengimplementasikan AI secara efektif pada drone, kita membutuhkan chip, sensor, dan sistem komunikasi yang memiliki spesifikasi tinggi dan memenuhi standar militer. Sayangnya, perangkat keras semacam ini tidak selalu mudah didapatkan,” ungkap KSAU.
Lebih lanjut, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjelaskan bahwa ketergantungan pada impor perangkat keras berteknologi tinggi menimbulkan beberapa tantangan, termasuk proses pengadaan yang rumit, waktu tunggu yang lama, dan potensi embargo. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi biaya pengadaan perangkat keras tersebut. Guna mengatasi kendala ini, TNI AU bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan) serta beberapa lembaga riset dan teknologi dalam negeri untuk mencari solusi alternatif dan mengembangkan perangkat keras lokal yang memenuhi persyaratan drone cerdas militer.
Sementara itu, pengamat teknologi pertahanan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Ing. Wahyu Widodo, M.T., menyatakan bahwa kemandirian dalam pengadaan perangkat keras untuk drone cerdas adalah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara. “Ketergantungan yang tinggi pada perangkat keras impor dapat menjadi ancaman dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap riset dan pengembangan perangkat keras di dalam negeri, termasuk memberikan insentif kepada industri lokal yang berpotensi memproduksi komponen untuk drone cerdas militer,” ujarnya. Dengan mengatasi kendala ketersediaan perangkat keras, diharapkan pengembangan drone cerdas TNI dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) serta daya gempur TNI secara signifikan.