Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan, kekuatan maritim merupakan pilar utama pertahanan nasional Indonesia. Doktrin Matra Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dibangun di atas dua strategi fundamental yang saling melengkapi: Sea Denial (penolakan laut) dan Sea Control (penguasaan laut). Doktrin Matra Laut ini secara tegas menyatakan bahwa kontrol atas perairan Nusantara, terutama di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang vital, adalah prasyarat mutlak untuk menjaga kedaulatan, mengamankan jalur perdagangan, dan memproyeksikan kekuatan militer. Doktrin Matra Laut TNI AL diadaptasi untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan asing yang dapat beroperasi secara bebas di wilayah maritim Indonesia.
Sea Denial adalah strategi yang lebih defensif, bertujuan untuk mencegah atau menolak kehadiran kekuatan angkatan laut lawan di wilayah perairan yang dianggap kritis. Strategi ini tidak harus dilakukan dengan kekuatan seimbang, melainkan dengan aset asimetris seperti kapal selam, ranjau laut, dan rudal jelajah anti-kapal yang ditempatkan di darat (land-based anti-ship missiles). Keberhasilan Sea Denial adalah memaksa lawan untuk menanggung risiko tinggi jika mereka memasuki zona tersebut. Contoh implementasi Sea Denial terlihat pada pengamanan Selat Malaka dan Selat Sunda dari potensi ancaman, di mana Komando Armada I TNI AL pada awal tahun 2026 meningkatkan patroli underwater dan kesiagaan rudal untuk menjaga jalur-jalur strategis tersebut.
Sementara itu, Sea Control adalah strategi yang lebih ofensif, bertujuan untuk sepenuhnya mengendalikan perairan tertentu untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan kekuatan sendiri beroperasi dengan bebas. Sea Control dibutuhkan untuk melindungi operasi pendaratan amfibi (mendukung TNI AD) atau menjamin kelancaran jalur logistik. Strategi ini memerlukan kombinasi kapal permukaan besar (frigat dan korvet), dukungan udara maritim (dari Puspenerbal), dan kemampuan peperangan elektronik.
Integrasi kedua strategi ini, yang merupakan inti dari Doktrin Matra Laut, memastikan bahwa TNI AL tidak hanya mampu menghalangi musuh, tetapi juga mampu mendukung operasi power projection Indonesia di laut. Pembaruan alutsista TNI AL, seperti penambahan kapal jenis Multi Role Light Frigate, merupakan bagian dari upaya modernisasi untuk menyeimbangkan kemampuan Sea Denial dan Sea Control di seluruh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas.